Gaji atau Lembur Tidak Dibayar di Jepang: Bukti yang Harus Dikumpulkan dan Cara Melapor (2026)

Gaji atau Lembur Tidak Dibayar di Jepang: Bukti yang Harus Dikumpulkan dan Cara Melapor

Informasi peraturan dalam artikel ini diperiksa pada 2 September 2026.

Gaji yang jumlahnya kurang, lembur yang "dibulatkan" seenaknya, atau upah bulan terakhir yang tidak pernah masuk rekening — ini keluhan yang sering muncul di kalangan pekerja Indonesia di Jepang. Yang perlu Anda tahu: menahan upah yang sudah menjadi hak pekerja adalah pelanggaran Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan Jepang (労働基準法 / Roudou Kijun Hou), dan Anda punya hak untuk melaporkannya.

Artikel ini menjelaskan urutan langkah yang realistis: pastikan dulu apakah ini benar-benar pelanggaran, kumpulkan bukti, minta secara tertulis, lalu lapor ke lembaga yang tepat.

1. Pastikan dulu: apakah ini benar-benar pelanggaran?

Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan menetapkan tarif tambahan minimum (割増賃金 / warimashi chingin) yang wajib dibayar perusahaan:

• Kerja melebihi jam kerja legal (8 jam sehari, 40 jam seminggu): tambahan minimal 25%
• Lembur yang melebihi 60 jam dalam satu bulan: tambahan minimal 50%. Untuk perusahaan kecil dan menengah, ketentuan ini mulai berlaku 1 April 2023
• Kerja malam pukul 22.00–05.00 (深夜労働): tambahan minimal 25%, dihitung terpisah dan bisa ditumpuk dengan tarif lembur
• Kerja pada hari libur legal (法定休日): tambahan minimal 35%

Selain itu, gaji per jam Anda tidak boleh di bawah upah minimum daerah tempat Anda bekerja. Cara mengecek angkanya ada di artikel Upah Minimum Jepang 2026, dan cara membaca potongan di slip gaji dijelaskan di Cara Membaca Slip Gaji di Jepang.

Kalau Anda belum yakin berapa seharusnya uang lembur Anda, hitung dulu dengan rumus di Cara Menghitung Uang Lembur di Jepang. Banyak kasus selesai di tahap ini — ternyata perhitungannya benar, hanya cara penulisannya di slip gaji yang membingungkan.

2. Langkah pertama: kumpulkan bukti sebelum bicara

Ini bagian yang paling sering dilewatkan, padahal paling menentukan. Setelah hubungan dengan perusahaan memanas, akses Anda ke dokumen bisa hilang. Kumpulkan sekarang, selagi masih bisa:

• Surat pemberitahuan kondisi kerja (労働条件通知書) atau kontrak kerja (雇用契約書) — di sinilah tertulis gaji, jam kerja, dan hari libur yang dijanjikan
• Semua slip gaji (給与明細) yang Anda punya, minimal untuk periode yang bermasalah
• Catatan jam kerja: foto kartu absensi, tangkapan layar sistem absensi, atau foto shift table yang ditempel di dinding
• Catatan pribadi Anda sendiri: tulis jam masuk dan jam pulang setiap hari di buku catatan atau aplikasi HP. Catatan harian yang konsisten tetap punya nilai sebagai bukti
• Percakapan kerja: LINE, email, atau pesan dari atasan yang menunjukkan Anda diminta datang atau tinggal lebih lama
• Buku tabungan atau riwayat transfer bank yang menunjukkan berapa yang benar-benar masuk

Simpan salinannya di tempat yang bukan milik perusahaan — misalnya foto di HP pribadi atau penyimpanan awan. Jangan hanya menyimpan di komputer kantor.

3. Langkah kedua: minta secara tertulis ke perusahaan

Sebelum melapor ke luar, mintalah penjelasan ke perusahaan secara tertulis (email atau pesan, bukan hanya lisan). Tulis singkat dan faktual:

• Periode yang dipermasalahkan (contoh: Juni–Agustus 2026)
• Apa yang menurut Anda kurang (contoh: jam lembur tercatat 30 jam, di slip gaji hanya 12 jam)
• Permintaan Anda: penjelasan perhitungan dan pembayaran kekurangannya
• Batas waktu jawaban yang wajar (misalnya dua minggu)

Dua hal terjadi dari sini. Kalau perusahaan membayar, masalah selesai. Kalau tidak, Anda sekarang punya bukti bahwa Anda sudah meminta baik-baik — dan itu memperkuat posisi Anda di tahap berikutnya.

4. Langkah ketiga: konsultasi dalam bahasa yang Anda pahami

Anda tidak perlu langsung datang sendiri ke kantor pemerintah dengan bahasa Jepang seadanya. Tersedia layanan konsultasi gratis:

• Saluran konsultasi untuk pekerja asing (外国人労働者向け相談ダイヤル) — Kementerian Kesehatan, Perburuhan dan Kesejahteraan menyediakan konsultasi telepon soal kondisi kerja dalam beberapa bahasa asing, termasuk bahasa Indonesia. Nomor untuk bahasa Indonesia: 0570-001-715. Jam layanan 10.00–15.00 (istirahat 12.00–13.00), tutup 29 Desember–3 Januari. Hari layanan tiap bahasa berbeda, jadi periksa daftar terbaru di situs Kementerian sebelum menelepon
• Hotline konsultasi kondisi kerja (労働条件相談ほっとライン) — gratis, buka di luar jam kantor: Senin–Jumat 17.00–22.00, Sabtu, Minggu, dan hari libur 09.00–21.00
• Pojok konsultasi ketenagakerjaan terpadu (総合労働相談コーナー) — ada di setiap Biro Ketenagakerjaan prefektur dan di banyak Kantor Pengawas Standar Ketenagakerjaan; bisa datang langsung

Saat menelepon, siapkan: nama perusahaan, jenis pekerjaan, periode yang bermasalah, dan perkiraan jumlah yang kurang. Kalau ada yang bisa menemani menerjemahkan, lebih baik lagi.

5. Langkah keempat: melapor ke Kantor Pengawas Standar Ketenagakerjaan

Kantor Pengawas Standar Ketenagakerjaan (労働基準監督署 / Roudou Kijun Kantokusho) adalah lembaga yang mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan di perusahaan. Datanglah ke kantor yang wilayahnya mencakup lokasi tempat kerja Anda, bukan alamat rumah Anda.

Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan Pasal 104 mengatur dua hal penting:

1. Pekerja boleh melaporkan pelanggaran undang-undang ini kepada instansi berwenang atau pengawas ketenagakerjaan
2. Perusahaan dilarang memecat atau memberi perlakuan merugikan kepada pekerja karena laporan tersebut

Yang perlu dipahami secara realistis: kantor pengawas bertugas melakukan pemeriksaan dan memberi bimbingan atau rekomendasi perbaikan kepada perusahaan. Kantor pengawas bukan agen penagih utang pribadi Anda, dan tidak menjamin uang Anda pasti cair. Namun pemeriksaan dari kantor pengawas sering kali cukup untuk membuat perusahaan membayar. Jika perusahaan tetap menolak, jalur berikutnya adalah musyawarah dengan bantuan Biro Ketenagakerjaan, mediasi tenaga kerja (労働審判), atau pengadilan — dan di tahap itu sebaiknya Anda berkonsultasi dengan pengacara.

6. Batas waktu: jangan menunda terlalu lama

Hak menuntut upah punya masa kedaluwarsa. Untuk upah dengan tanggal pembayaran sejak 1 April 2020, masa kedaluwarsanya secara undang-undang diperpanjang menjadi 5 tahun, tetapi untuk sementara waktu ditetapkan 3 tahun. Artinya, dalam praktik saat ini Anda perlu bergerak dalam 3 tahun sejak tanggal pembayaran gaji yang bermasalah.

Kewajiban perusahaan menyimpan buku catatan upah juga mengikuti aturan sementara yang sama (3 tahun). Semakin lama Anda menunda, semakin besar kemungkinan catatan yang bisa membuktikan klaim Anda sudah tidak ada.

7. Kalau perusahaan bangkrut: sistem talangan upah

Jika perusahaan bangkrut dan gaji Anda tidak terbayar, ada sistem pembayaran talangan upah yang belum dibayar (未払賃金立替払制度) yang dijalankan Organisasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (労働者健康安全機構). Poin utamanya:

• Perusahaan harus merupakan usaha yang tercakup asuransi kecelakaan kerja dan telah beroperasi lebih dari 1 tahun, lalu jatuh bangkrut secara hukum atau diakui bangkrut secara faktual oleh kepala Kantor Pengawas Standar Ketenagakerjaan
• Pekerja harus berhenti kerja dalam rentang 6 bulan sebelum sampai 2 tahun setelah tanggal permohonan/pengakuan kebangkrutan tersebut
• Yang ditalangi adalah upah rutin dan uang pesangon — bonus tidak termasuk; jumlah tunggakan yang memenuhi syarat harus minimal ¥20.000
• Yang dibayarkan adalah 80% dari total upah yang belum dibayar, dengan batas atas menurut usia saat berhenti kerja: di bawah 30 tahun batas ¥1.100.000 (maksimal cair ¥880.000), 30–44 tahun batas ¥2.200.000 (maksimal ¥1.760.000), 45 tahun ke atas batas ¥3.700.000 (maksimal ¥2.960.000)
• Permohonan harus diajukan dalam 2 tahun sejak keputusan atau pengakuan kebangkrutan

Karena syaratnya cukup teknis, tanyakan langsung ke Kantor Pengawas Standar Ketenagakerjaan wilayah tempat kerja Anda.

8. Kalau akhirnya Anda berhenti kerja

Masalah upah kadang berakhir dengan berhenti atau pindah kerja. Sebelum memutuskan, baca Hak Pekerja Asing Saat PHK dan Kontrak Berakhir untuk memahami pemberitahuan 30 hari, asuransi ketenagakerjaan, dan dokumen yang harus Anda minta. Untuk hak cuti dan batas jam lembur secara umum, lihat Hak Cuti dan Lembur di Jepang.

Satu hal yang perlu diingat: keluar kerja dan melapor adalah dua hal terpisah. Anda tetap bisa menuntut upah yang belum dibayar meskipun sudah berhenti dari perusahaan itu.

Ringkasan langkah

1. Cek tarif lembur, upah minimum, dan slip gaji Anda
2. Kumpulkan kontrak, slip gaji, catatan jam kerja, dan riwayat transfer
3. Minta penjelasan dan pembayaran secara tertulis ke perusahaan
4. Konsultasi gratis dalam bahasa Indonesia: 0570-001-715 (10.00–15.00, istirahat 12.00–13.00)
5. Lapor ke Kantor Pengawas Standar Ketenagakerjaan di wilayah tempat kerja
6. Jangan lewat dari 3 tahun sejak tanggal pembayaran gaji tersebut

Catatan: Artikel ini disusun berdasarkan informasi publik dari lembaga resmi Jepang per 2 September 2026 dan bersifat penjelasan umum, bukan nasihat hukum. Isi peraturan dan nomor layanan dapat berubah. Untuk kasus Anda sendiri, konsultasikan dengan Kantor Pengawas Standar Ketenagakerjaan, Pojok Konsultasi Ketenagakerjaan Terpadu, atau pengacara. Tidak ada prosedur yang dapat menjamin hasil tertentu.